Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, kembali menjadi sorotan setelah melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Aksi terbarunya, yang terjadi pada Senin (31/8) waktu setempat, diperparah dengan seruan terbuka untuk membangun sinagoge di situs yang sangat sensitif tersebut. Pernyataan ini segera memicu kecaman keras dan memperdalam kekhawatiran akan eskalasi konflik di Yerusalem Timur yang diduduki.
Kunjungan Ben-Gvir, yang merupakan bagian dari serangkaian aksinya sejak menjabat, dianggap sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap status quo yang telah lama berlaku di kompleks Al-Aqsa, atau yang dikenal umat Yahudi sebagai Temple Mount. Dalam aksinya, Ben-Gvir dilaporkan memasuki kompleks, diikuti oleh pernyataan kontroversialnya yang menyerukan agar pemerintah Israel mengizinkan pembangunan sinagoge. Seruan ini tidak hanya menantang otoritas Wakaf Islam yang mengelola kompleks, tetapi juga secara fundamental mengabaikan sensitivitas sejarah dan keagamaan situs tersebut.
Sensitivitas Kompleks Al-Aqsa dan Pelanggaran Status Quo
Kompleks Masjid Al-Aqsa adalah salah satu situs paling suci dalam Islam, menjadi kiblat pertama dan lokasi peristiwa Isra Mi’raj Nabi Muhammad. Bagi umat Yahudi, tempat ini diyakini sebagai lokasi Kuil Sulaiman kuno (Temple Mount) yang suci. Sejak perang tahun 1967, status quo telah mengatur kompleks ini, memberikan otoritas penuh kepada Wakaf Islam Yordania atas administrasi situs, sementara Israel bertanggung jawab atas keamanan di luar gerbangnya.
Prinsip utama status quo adalah:
- Umat Muslim memiliki hak untuk beribadah di dalam kompleks.
- Umat Yahudi diizinkan mengunjungi kompleks, tetapi dilarang melakukan ritual ibadah di sana.
- Pengelolaan sehari-hari berada di bawah pengawasan Dewan Wakaf Yordania.
Tindakan Ben-Gvir dan seruannya untuk membangun sinagoge secara langsung menantang dan berpotensi menghancurkan tatanan sensitif ini. Kunjungan pejabat Israel ke kompleks Al-Aqsa, terutama yang melibatkan ritual keagamaan atau deklarasi politik provokatif, sering kali memicu kemarahan di kalangan warga Palestina dan dunia Muslim, dilihat sebagai upaya Israel untuk menegaskan kedaulatan atas situs suci dan mengubah identitas historisnya.
Latar Belakang Provokasi Berulang dan Respons Internasional
Itamar Ben-Gvir dikenal sebagai figur sayap kanan ekstrem dalam politik Israel dengan rekam jejak panjang terkait provokasi di Yerusalem dan Tepi Barat. Sejak menjabat Menteri Keamanan Nasional pada akhir 2022, ia telah berulang kali melakukan kunjungan serupa ke Al-Aqsa, bahkan memicu kecaman internasional dari PBB, negara-negara Arab, hingga sekutu Barat Israel. Kunjungan-kunjungan ini sering kali dianggap sebagai upaya untuk menguji batas dan mengubah fakta di lapangan (creating new facts on the ground).
Artikel kami sebelumnya (baca di sini) telah membahas bagaimana pelanggaran status quo di Al-Aqsa secara konsisten memicu gelombang kekerasan dan ketegangan. Insiden terbaru ini mirip dengan serangkaian provokasi yang terjadi di masa lalu, termasuk pada Januari 2023, ketika Ben-Gvir pertama kali mengunjungi kompleks sebagai menteri, menyebabkan kecaman luas dari komunitas internasional.
Pemerintah Palestina dan berbagai negara Arab, termasuk Yordania dan Mesir, secara rutin mengecam tindakan semacam ini sebagai pelanggaran hukum internasional dan provokasi yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengingatkan bahwa Yerusalem Timur, termasuk Al-Aqsa, adalah wilayah pendudukan di bawah hukum internasional, dan tindakan Israel untuk mengubah status demografis atau historisnya adalah ilegal.
Dampak Jangka Panjang terhadap Stabilitas Regional
Seruan Ben-Gvir untuk membangun sinagoge di kompleks Al-Aqsa membawa risiko serius bagi stabilitas regional. Situs suci ini adalah titik api konflik Israel-Palestina; setiap perubahan atau ancaman terhadap status quo-nya memiliki potensi untuk memicu gejolak yang lebih besar, tidak hanya di Palestina tetapi juga di seluruh dunia Muslim.
Tindakan provokatif semacam ini tidak hanya menghambat prospek perdamaian, tetapi juga merusak upaya normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab. Ini memperkuat narasi bahwa Israel tidak menghormati hak-hak keagamaan dan historis umat Islam, serta melanggengkan pendudukan wilayah Palestina. Komunitas internasional memiliki peran krusial dalam menekan Israel untuk menghormati status quo dan mencegah tindakan sepihak yang dapat menyulut konflik yang lebih luas.
Seorang editor senior portal berita berpengalaman akan menekankan bahwa insiden ini bukan hanya berita tunggal, melainkan bagian dari pola eskalasi yang disengaja. Ini menyoroti urgensi bagi para pemimpin dunia untuk bertindak tegas guna mencegah destabilisasi lebih lanjut di salah satu wilayah paling bergejolak di dunia.